Komisi XI Tekad RAPBN 2018 Untuk Kesejahteraan Rakyat

06-09-2017 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng bertekad RAPBN 2018 yang kini sedang dibahas antar DPR dengan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya, untuk memfokuskan pembahasan nantinya akan dibentuk panja antara DPR dengan pemerintah.

 

Sebagaimana diketahui asumsi dasar makro RABPN 2018 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, inflasi sebesar 3,5%, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 13.500, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,3%. "Berdasarkan asumsi makro tersebut di atas pemerintah telah menyusun postur APBN 2018 sebagai bagian dari pokok-pokok kebijakan fiskal 2018," jelas Mekeng saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suharyanto, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (06/9/2017).

 

"Kami harapkan Komisi XI bersama pemerintah dapat menetapakan asumsi makro 2018 di RAPBN 2018 sebagai keputusan rapat kerja dan asumsi makro tersebut harus menjadi landasan dari pemerintah dalam menjalani tugas dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera," jelas Mekeng.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan itu menjelaskan Indonesia saat ini menganut sistem perekonomian terbuka. Sehingga perekonomian global masih sangat mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Meskipun ia sendiri mengakui bahwa negara Asia saat ini masih bagus pertumbuhan ekonominya seperti India yang berada diangka 7,7 %.

 

"Negara-negara ASEAN bagus pertumbuhannya, kita lihat India 7,7% tetap akan tumbuh baik dan AS sebagai ekonomi terbesar akan stabil. Yang perlu kita perhatikan adalah RRC yang rebalancing yang ingin bergantung pada sumber dalam negeri," ungkap Sri Mulyani.

 

Dalam pembahasan RAPBN 2018 ini, Komisi XI dan pemerintah sepakat membentuk 4 panja yakni Panja Ausmsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Panja Belanja Pemerintah Pusat, Panja Transfer ke Daerah Dan Dana Desa, dan Panja Draft RUU. (hs) foto: Runi

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...